Kajian Mendasar atas Proses Urbanisasi dalam Usaha Pembangunan di Indonesia
Oleh : Milson Febriyadi (0906630670)
Sejalan dengan pembangunan ekonomi, urbanisasi perkotaan saat ini semakin menjadi isiu penting dalam dinamika perekonomian sebuah negara. Nmaun demikian, urbanisasi turut menciptakan masalah di dalam proses pembangunan di Indonesia. Berbagai persoalan sosial, kultural, dan ekonomi tentunya, muncul dalam beberapa dekade terakhir baik di daerah perkotaan dan daerah pedesaan yang notabene menjadi komponen mendasar proses urbanisasi. Beberapa pertanyaan awal berikut diharapkan dapat membantu untuk mempermudah arah pemikiran guna mendapatkan esensi permasalan dan solusi atas persoalan urbanisasi di Indonesia.
1. Apakah arti sebenarnya urbanisasi? benarkah urbanisasi dipandang sebagai suatu proses perpindahan penduduk daerah pedesaan menuju perkotaan?
2. Bagaimanakah penjelasan urbanisasi dalam proses pembangunan sebuah negara (Indonesia) ?
3. Apakah formulasi sederhana atas indikator – indikator yang melatarbelakangi proses urbanisasi?
4. Apakah solusi alternatif yang bisa dilakukan pemerintah guna mengakomodasi proses urbanisasi?


Urbanisasi bukanlah semata – mata perpindahan masyarakat pedesaan menuju perkotaan, lebih dari itu urbanisasi merupakan tingkat presentase masyarakat yang tinggal di perkotaan terhadap jumlah seluruh masyarakat di suatu wilayah tertentu. Oleh karena itu, perpindahan masyarakat pedesaan menuju perkotaan hanyalah salah satu sebab urbanisasi. Dalam beberapa dekade terakhir di Indonesia, tingkat migrasi masyarakat pedesaan menuju daerah perkotaan semakin meningkat seiring dengan berkembangnya pola pembangunan ekonomi kota. Hal ini didukung dengan data laju penduduk menurut provinsi di Indonesia dalam lebih tiga dekade terakhir.

No Provinsi Periode
1970 - 1980 1980-1990 1990-2000 2000-2005
1 DKI Jakarta 3.93 2.38 0.17 1.2
2 NTB 2.36 2.14 1.82 0.86
3 Bali 1.69 1.18 1.31 1.46
4 Sulawesi Utara 2.31 1.6 1.33 1.25
5 Kalimantan Tengah3.43 3.88 2.99 0.63
6 Sumatera Barat 2.21 1.62 0.63 1.49
7 Jawa Tengah 1.64 1.17 0.94 0.48
8 Maluku 2.88 2.76 0.08 1.6
Sumber : sensus penduduk 1971, 1980, 1990, 2000 dan supas 2005

Ada dua aspek dalam hal proses urbanisasi. Yang pertama merupakan urbanisasi itu sendiri dan yang kedua adalah konsentrasi urban dimana terjadi pemusatan dalam alokasi sumber daya di kota - kota tertentu dalam sebuah negara.
Dari data di atas, kita dapat melihat bahwa di beberapa kota yang menjadi daerah konsentrasi pembangunan seperti DKI Jakarta dan Bali, kecenderungan laju penduduk meningkat yang disebabkan oleh tingkat migrasi dan mobilitas penduduk dari daerah pedesaan sebagai akibat dari merendahnya tingkat pertumbuhan alamiah di daerah perkotaan, kuatnya kebijakan ekonomi dan pembangunan oleh pemerintah yang “urban bias”, dan lambatnya transformasi daerah pedesaan menjadi perkotaan.
Secara khusus, transformasi struktural sebuah negara dari rural agriculture economy menjadi industrial-service economy sebagai sebuah bentuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang biasa terjadi di negara - negara berkembang turut melibatkan aktivitas urbanisasi. Oleh karena itu, bisa dikatakan, sebuah pembangunan ekonomi yang diupayakan oleh sebuah negara memiliki korelasi positif dengan tingkat urbanisasi negara tersebut
Urbanisasi, menurut Bintarto, menyumbang implikasi di berbagai sektor kehidupan. Di sektor ekonomi, urbanisasi akan menjadikan struktur ekonomi menjadi lebih bervariasi dalam aktivitas perdagangan dan jasa, transportasi, industrialisasi, baik formal maupun informal.
Migrasi dan Urbanisasi
Sejak 1970, Indonesia telah memulai perkembangan pembangunan dengan proses migrasi penduduknya. Migrasi tersebut sengaja dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan percepatatan urbanisasi dalam upaya pembangunan. Migrasi tersebut terpolarisasi ke Pulau Jawa karena arah dan tujuan pembangunan dipusatkan di Pulau Jawa. Ini dibuktikan dengan angka migrasi netto Pulau Jawa yang secara kontinyu terus bernilai positif.



Harus dipahami bahwa tenaga kerja adalah penyedia jasa bagi proses pembangunan. Artinya, kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah akan ditindaklanjuti dengan aktivitas tenaga kerja, dengan implementasi di lapangan berupa laju migrasi penduduk dari daerah pedesaan menuju wilayah kota. Sayangnya, untuk kasus di Indonesia, polarisasi pembangunan yang terpusat di pulau Jawa telah menunjukan adanya ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah yang pada akhirnya justru menimbulkan berbagai persoalan hingga saat ini.
Umumnya, mereka yang bermigrasi ke Pulau Jawa sebagian besar bekerja di sektor informal. Karakteristik migran ini adalah tidak memiliki keahlian yang khusus, berpendidikan rendah, dan tidak memiliki akses untuk bergerak di pasar modal. Efek dari semua itu adalah rendahnya produktivitas dan penghasilan yang mereka dapat dibandingkan sektor formal.
Lebih dari itu, akomodasi untuk meningkatkan upah minimum di daerah perkotaan pada titik yang lebih tinggi dibandingkan upah rata – rata wilayah pedesaan nyatanya telah menstimulasi migrasi desa – kota. Akomodasi itu terjadi sebagai efek dari keinginan para pelaku ekonomi yang cenderung ingin berinvestasi di tempat yang telah memiliki fasilitas dan infrastruktur lengkap dalam rangka penghematan biaya sehingga pada akhirnya akan memunculkan migrasi tenaga kerja ke daerah dengan tingkat urbanisasi tinggi.
Di akhir pembahasan topik tulisan ini, mari kita pahami bersama bahwa sebenarnya urbanisasi itu adalah sebuah proses alamiah sejalan dengan pembangunan ekonomi sebuah negara. Akan tetapi, urbanisasi tetap harus diarahkan terlebih di negara yang memiliki karakteristik seperti Indonesia. Wilayah – wilayah di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang satu sama lainnya berbeda dan sangat berpotensial untuk dikembangkan.
Semakin tinggi urbanisasi, semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Ada beberapa usaha yang bisa dilakukan dalam pengarahan urbanisasi yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.
Konsep pengarahan urbanisasi pertama adalah dengan mengembangkan wilayah pedesaan agar memiliki ciri – ciri seperti daerah perkotaan. Tentu ciri – ciri tersebut berkaitan dengan kajian aksesibilitas masyarakat terhadap infrastruktur – infrastruktur dasar seperti jaringan listrik, air bersih, sekolah, pasar, jalan raya, serta jaringan transportasi yang memadai. Ketika biaya transportasi bisa ditekan bagi daerah – daerah pedesaan tersebut, akses untuk mendirikan usaha akan lebih mudah karena hambatan jarak dengan sumber daya bahan mentah akan hilang. Yang artinya, alokasi pendayagunaan sumberdaya ini menjadi lebih efektif dan industri pun mendapatkan manfaat besar dari pola pengembangan daerah pedesaan.



Berbagai infrastruktur penopang aktivitas ekonomi pedesaan itu memang diperlukan, namun hal itu juga perlu diselaraskan dengan lingkungan alam pedesaan yang bernuansa alami sehingga pembangunan infrastruktur tersebut tidak berefek negatif pada lingkungan setempat. Kesemua itu
membutuhkan biaya memang, dan untuk itu otonomi daerah menjadi salah satu sarana yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk bisa lebih mandiri mengusahakan pembangunan daerahnya dengan tentu berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Pengembangan usaha masyarakat daerah pun perlu diberdayakan supaya produksi barang dan jasa memiliki nilai tambah sehingga usaha tersebut memiliki daya saing dengan produk impor. Para petani padi perlu diberdayakan supaya bisa memiliki inti usaha pengolahan gabah sehingga bisa berujung dengan hasil olahan beras siap jual, para nelayan juga perlu diupayakan untuk membentuk inti usaha pengolahan ikan sehingga mampu meningkatkan produktivitasnya.
Lebih dari itu, pengembangan sektor usaha informal yang menyerap tenaga kerja sangat besar dalam karakteristik aktivitas ekonomi Indonesia yang umumnya bergerak pada sektor industri menengah dan kecil harus mendapat prioritas dalam pengembangan sektor usaha. Perlu dicatat, usaha kecil dan menengah menjadi sumber kehidupan bagi sekitar 150 juta rakyat Indonesia.
Potensi ekonomi yang dimiliki berbagai wilayah di Indonesia sangat beraneka ragam. Sektor pertanian, perkebunan, industri manufaktur, pariwisata, pertambangan, transportasi, perikanan dan peternakan, menjadi sebuah karakter bagi masing – masing wilayah dan itu semua perlu dikembangkan secara berkesinambungan dengan didukung dengan inovasi yang sinergis dengan budaya lokal.
Sasaran dari upaya itu semua adalah agar ketidakseimbangan dalam kesempatan untuk mengakses aktivitas ekonomi masyarakat jawa dan non-jawa menjadi berkurang.














Kesimpulan

Urbanisasi bukanlah masalah dalam proses pertumbuhan dan pembangunan sebuah negara. Indonesia telah mengupayakan hal ini sejak tahun 1967 dengan adanya kebijakan substitusi impor dan investasi asing dalam sektor manufaktur. Sayangnya, kebijakan tersebut nyatanya berakibat polarisasi pembangunan yang hanya dipusatkan di Jakarta sehingga kecenderungan urbanisasi di daerah utara pulau Jawa semakin cepat sementara hambatan dalam pengembangan ekspor kayu dari daerah di luar pulau Jawa terjadi yang berakibat pada gangguan pertumbuhan ekonomi daerah – daerah tersebut.
Mekanisasi sektor pertanian pada awal 1980-an menyebabkan terjadinya penurunan tenaga kerja yang dapat di serap di sektor tersebut yang berimbas pada migrasi desa – kota di DKI Jakarta dan pesisir utara pulau Jawa. Urbanisasi pun meningkat secara signifikan akibat transmigrasi besar – besaran menuju DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Pemerintah melihat hal ini sebagai sinyal negatif sehingga pengembangan Kawasan Timur Indonesia dengan peningkatan investasi pemerintah dan swasta dilakukan. Tercatat peningkatan alokasi investasi dari 26% di tahun 1993 menjadi 27,6% di tahun 1998 dari total investasi pemerintah dalam kurun waktu tersebut serta peningkatan dari 14% menjadi 15,3% dari total investasi swasta dalam kurun waktu yang sama.
Migrasi penduduk di Indonesia cenderung menggambarkan pola pengembangan sumber daya manusia yang belum merata. Mereka yang pindah ke pulau Jawa umumnya adalah tenga kerja terdidik, sebaliknya mereka yang pindah ke luar pulau Jawa umumnya merupakan tenaga kerja belum terdidik. Hal ini berakibat pada ketimpangan dalam pemusatan aktivitas ekonomi di Indonesia.
Terbukti, gejolak politik dan keamanan di beberapa daerah di Indonesia seperti di Ambon dan Maluku tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas perekonomian di Indonesia. Berbeda apabila situasi keamanan yang menjadi permasalahan tadi terjadi di Jakarta semisal imbas dari gerakan terorisme yang menyerang Jakarta beberapa tahun terakhir yang mampu mempengaruhi kepercayaan publik dalam hal aktivitas perekonomian Indonesia.
Sudah seharusnya, Indonesia mempersiapkan diri dalam globalisasi dengan mengembangkan daerah – daerah potensial lainnya di luar pulau Jawa agar pemerataan proses urbanisasi di seluruh wilayah Indonesia yang menjadi tujuan akhir bisa dicapai.




Daftar Pustaka
Henderson, Vernon. (2002). Urbanization in Developing countries. The World Bank Research Observer, Vol. 17, No.1 (Spring, 2002), pp. 89 – 112.
Henderson, Vernon. (2003). The Urbanization Procees and Economic Groeth: The So-What Question. Journal of Economic Growth, Vol 8, No. 1 ( Mar, 2003), pp. 47 – 71.
Muljana, B.S. (2009). Suatu Alternatif Perencanaan Pembangunan Ekonomi (Suatu Pemikiran). Depok: Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Roberts, Bryan R. (1989). Migration and Development. Sociological Forum, Vol 4, No. 4, Special Issue: Comparative National Development: Theory and Facts for the 1990s (Dec, 1989), pp. 665 – 691
Setiadi, Hafid dan Rudy P. Tambunan. Tanpa tahun. Urbanization and Urban Environment Quality in Jakarta. Department of Geography Faculty of Mathematics and Science University of Indonesia.
Setiadi, Hafid. Tanpa tahun. Politik Ekonomi, Pasar Tenaga Kerja, dan Dinamika Urbanisasi. Departemen Geografi FMIPA-Universitas Indonesia.
Swasono, Sri-Edi. (2005). Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan. Jakarta: UNJ Press.
Tjiptoherijanto, Prijono. (2007). Urbanisasi, Mobilitas dan Perkembangan Perkotaan di Indonesia: http://robbyalexandersirait.wordpress.com/, 11 Nov 2010.
Tjiptoherijanto, Prijono. (2000). Mobilitas penduduk dan Pembangunan Ekonomi. Naskah No.20 Juni- Juli 2000.
Todaro, Michel P. dan Stephen C. Smith. (2006). Economic Development, Ninth Edition. United Kingdom: Pearson Educational Limited.